Bahasa Indonesia & Investasi

Admin - Fri, Feb 21, 2020 10:56 PM

Bukan hanya nilai rupiah, nampaknya bahasa Indonesia juga ikut melemah di mata dunia. Bukan suatu hal yang berlebihan jika dikatakan demikian. Pasalnya, pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan tersebut direvisi dengan Permenaker Nomor 16/2015. Dalam peraturan baru itu tidak ada secuil pun aturan yang mewajibkan tenaga kerja asing (TKA) yang ingin berkerja di Indonesia untuk memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

Mari kita sedikit merenungkan butir ketiga naskah Sumpah Pemuda yang berbunyi Kami Poetra dan Poetri Indonesia Menjoenjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. Dalam butir tersebut tersirat sumpah kehormatan bangsa Indonesia untuk menjunjung bahasa Indonesia. Begitu luar biasanya perjuangan pahlawan Indonesia terdahulu dalam memerdekakan bangsa termasuk memerdekakan bahasa. Melemahnya bahasa Indonesia di negeri sendiri jelas akan menyayat hati terutama para sastrawan, budayawan, ahli bahasa, guru-guru bahasa, hingga mahasiswa-mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia.

Jika menilik perkembangan bahasa Indonesia, hingga saat ini bahasa Indonesia sudah dipelajari di lebih dari 45 negera semisal di Australia, Vietnam, Kanada, hingga Amerika. Dengan dipelajarinya bahasa Indonesia di puluhan Negara, ada angin segar yang berhembus untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Indonesia pun tidak henti-hentinya mencetak pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) untuk terus meruncingkan taring bahasa Indonesia di tingkat dunia. Di samping keberadaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang juga penting bagi perkembangan bahasa Indonesia.

Digulirkannya Permenaker Nomor 16/2015 seolah menjadi ironi bagi perkembangan bahasa Indonesia terutama di rumah sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia seolah kalah pamor dengan regulasi lainnya demi menarik pekerja asing untuk bekerja di Indonesia. Di sisi lain, saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tersirat harapan agar bahasa Indonesia turut berkontribusi dan dikenal di seluruh dunia.

Jika alasan penghapusan aturan berbahasa Indonesia bagi TKA adalah untuk memperbaiki iklim investasi, nampaknya pemerintah salah kaprah. Masih banyak faktor lain yang lebih berpengaruh pada iklim investasi, seperti hukum, politik, hingga persoalan birokrasi. Bukan malah mengambinghitamkan bahasa yang semestinya justru menjadi identitas penting bangsa dan negara.

Pada pemerintahan sebelumnya, Indonesia masih menjadi primadona para investor asing dan TKA untuk bekerja di Indonesia. Aturan Penggunaan bahasa Indonesia pun bagi TKA sudah diberlakukan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Begitu pun dengan negara-negara lain yang tetap memberlakukan regulasi bahasa lokal dan tidak signifikan memengaruhi daya tarik Investor dan TKA untuk bekerja di negara yang bersangkutan.

Eksistensi bahasa Indonesia sejatinya wajib dipertahankan terutama oleh bangsa Indonesia. Jangan sampai perjuangan pahlawan terdahulu dalam memperjuangkan bahasa persatuan, bahasa Indonesia menjadi sia-sia. Seyogyanya, dalam mengeluarkan peraturan, pemerintah juga lebih mempertimbangkan urgensi dari regulasi yang digulirkan. Jangan sampai mencederai sendi-sendi kebudayaan dan identitas bangsa.

Rizki Hidayatullah Nur Hikmat

Pemerhati bahasa dan guru bahasa Indonesia. Menyelesaikan pendidikan di program Pascasarjana UPI. 




Pintu Video